JAKARTA – Terbitnya PMK 189/2020 terkait dengan penagihan pajak masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (7/12/2020). Otoritas mengubah daftar pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan dan memerinci pihak penanggung pajak.
Dalam PMK tersebut, menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat yang ditunjuk meliputi direktur pemeriksaan dan penagihan, kepala kantor wilayah (Kanwil), dan kepala kantor pelayanan pajak (KPP).
“Pejabat … berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 2 ayat (3) PMK 189/2020.
Dalam peraturan sebelumnya, yakni PMK 24/2008 s.t.d.d. PMK 85/2010, pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak ada dua. Pertama, kepala KPP Madya, termasuk kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan kepala KPP Wajib Pajak Besar. Kedua, kepala KPP Pratama.
Adapun PMK 189/2020 berlaku mulai 27 November 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut PMK 24/2008 s.t.d.d. PMK 85/2010 dan KMK 563/2000.
Selain mengenai penagihan pajak, ada pula bahasan terkait dengan pembentukan KPP Madya baru sesuai dengan amanat PMK 184/2020. Pembentukan KPP Madya baru tidak dapat direalisasikan pada pada tahun ini karena pandemi Covid-19.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Juru Sita Pajak
Sesuai dengan PMK 189/2020, juru sita pajak memiliki 4 tugas. Pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Kedua, memberitahukan surat paksa. Ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86, saat PMK 189/2020 berlaku, terhadap surat daftar, formulir dan laporan yang telah diterbitkan dalam rangka penagihan pajak sebelum 27 November 2020 dinyatakan tetap berlaku dan tetap dapat digunakan untuk tindakan penagihan pajak selanjutnya.
Baca Juga: Kantor Pajak Sudah Tunjuk 46 Perusahaan Digital untuk Pungut PPN
Penanggung Pajak WP Orang Pribadi
PMK 189/2020 memerinci 6 penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi. Pertama, orang pribadi bersangkutan. Kedua, istri dari wajib pajak orang pribadi. Ketiga, salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
Keempat, para ahli waris. Kelima, wali bagi anak yang belum dewasa. Keenam, pengampu.
Penanggung Pajak WP Badan
PMK 189/2020 juga memerinci ketentuan mengenai pengurus dari wajib pajak badan yang menjadi penanggung pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap wajib pajak badan bersangkutan serta pengurus dari wajib pajak badan.
Beleid tersebut selanjutnya menjabarkan mengenai pengurus yang menjadi penanggung pajak atas wajib pajak badan. PMK tersebut menjabarkan detail pengurus yang menjadi penanggung pajak dari 9 kategori wajib pajak badan.
Pembentukan KPP Madya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan PMK 184/2020 memberikan batas waktu pembentukan KPP Madya baru paling lama hingga 1 tahun. Namun, pendirian KPP Madya pada beberapa Kanwil DJP diupayakan bisa terealisasi secepat mungkin.
“Sebenarnya kami merencanakan tahun ini tapi karena kondisi pandemi agak sedikit menghambat pembentukan KPP Madya baru,” kata Hestu.
Modus Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat 5 modus yang dilakukan kepala daerah untuk melakukan korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan 5 modus korupsi kepala daerah dilakukan karena adanya tuntutan untuk memberi balas jasa kepada donatur kampanye atau mengembalikan biaya saat pemilihan.
Salah satunya modusnya adalah intervensi sektor penerimaan daerah. Intervensi ini tidak hanya berlaku untuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, tapi juga alokasi dana transfer pemerintah pusat sampai penerimaan daerah dari kerja sama dengan pihak lain.
Baca Juga: Giliran Bukalapak hingga Tokopedia Pungut Pajak Barang Digital 10%
PPN Produk Digital
Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 2 Desember 2020 mencapai Rp566,16 miliar.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan penerimaan PPN produk digital itu disetorkan oleh puluhan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh dirjen pajak. Mereka termasuk Google, Facebook, Netflix, dan Spotify. DJP akan terus menambah jumlah pemungut PPN yang saat ini sudah mencakup 46 perusahaan. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)
Sumber: DDTC News
